Pengamat: Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Regulasi OTT untuk Sehatkan Industri Seluler

Polemik tentang regulasi terkait layanan Over The Top (OTT) masih terus berlangsung hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga kini belum menerbitkan aturan yang jelas terkait layanan Over The Top (OTT). Sejumlah pihak seperti perusahaan operator telekomuniasi hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mendesak pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk membuat regulasi layanan OTT.

DPR selain sudah mendesak Kementerian Kominfo, mereka juga sudah meminta Kementerian BUMN agar segera menerbitkan layanan OTT. Di sisi lain, masyarakat Indonesia semakin bergantung terhadap layanan OTT asing. Ketika sudah tergantung terhadap layanan OTT asing, banyak masyarakat justru mengeluh mengenai kelambatan akses internet di Indonesia. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan, untuk menyehatkan industry seluler memang perlu ada regulasi untuk mengatur OTT.

Dia menjelaskan jika saat ini terjadi ketimpangan pendapatan antara perusahaan operator telekomunikasi dengan Perusahaan OTT secara global. Pengamat: Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Regulasi OTT untuk Sehatkan Industri Seluler Pemerintah Saudi Terbitkan Aturan Baru, Hidayat Nur Wahid Usul Regulasi Umrah Mandiri Direvisi

Pengamat Kebijakan Publik: Indonesia Perlu Belajar dari Vietnam Soal Regulasi PLTS Atap Pengamat: Sidang secara Online Idealnya Dipertahankan, Tapi Perlu Perbaikan Regulasi dan Teknologi Anies: Perlu Regulasi Khusus untuk Membangun Daerah Kepulauan

Pengamat Ekonomi Undana Sebut Pemerintah Perlu Merancang Strategi untuk Picu Daya Beli Masyarakat Rampungkan Regulasi Turunan Permendag, Kemenperin: untuk Lindungi Industri Dalam Negeri Pengamat Pasar Modal: Penggunaan Kas untuk Modal Kerja Akan Bisa Sehatkan Kinerja WIKA

“Dari data SNS Insider, OTT secara global mampu meraup 295,24 miliar USD pada tahun 2021 dan kemungkinan akan tumbuh hingga 1,951 triliun USD pada tahun 2030,” ujar Sigit saat menjadi pembicara di acara diskusi mengupas regulasi industri OTT bertajuk Selular Business Forum di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Sigit juga menjabarkan perbandingan pendapatan telekomunikasi dengan OTT. “Pendapatan operator telekomunikasi pada tahun 2010 memang bisa mencapai 458 miliar USD dari SMS dan voice, sedangkan OTT dulu hanya 41 miliar USD. Tetapi, kini pada tahun 2021 terbalik, perusahaan telekomunikasi hanya mendapat 702 miliar USD sedangkan OTT 753 miliar USD," ujarnya.

"Prediksinya, pendapatan OTT akan terus naik ke depannya,” sambung Sigit. OTT terutama dari luar negeri saat ini sangat menikmati keuntungan dari penggunanya di Indonesia, justru perusahaan operator telekomunikasi negeri ini menderita. Hal ini lantaran mereka dipaksa untuk membangun infrastruktur digital yang cepat dan andal. Padahal untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni jelas tidaklah mudah serta tidak murah.

Belum lagi beban operator telekomunikasi yang saat ini sangat berat dengan regulatory charge yang besar yang diminta oleh negara. Mereka harus menanggung beban besar tetapi juga dituntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur terkini seperti 5G. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan saat ini perkembangan bisnis telekomunikasi terdestrupsi oleh perusahaan OTT yang membuat trafik voice dan SMS menurun. “Perusahaan telekomunikasi hanya seperti penyedia pipa (dumb pipe) dengan capex dan apex yang besar. Sementara OTT berselancar di atas jaringan yang dibangun perusahaan telekomunikasi,” kata Heru Sutadi.

Hal tersebut yang membuat Heru berpendapat bahwa harus ada sumbangsih OTT untuk turut membantu operator telekomunikasi membangun infrastruktur digital. Caranya bisa dengan pajak digital hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang telah menerapkan digital services tax.

“Indonesia bisa belajar dengan sejumlah negara yang telah menerapkan digital services tax (DTS) seperti Austria, Prancis, Hungaria, Italia, Polandia, Portugal, Spanyol, Turki dan Inggris, meskipun strukturalnya berbeda beda,” sambung Heru. Pengamat Telekomunikasi, Kamilov Sagala di forum yang sama mengatakan OTT menumpang layanan operator telekomunikasi bahkan bisa mengabaikan kedaulatan negara. “Bahkan Presiden keluar negari untuk bertemu bos OTT, kalau di operator telekomunikasi cuma sekelas Menteri yang dating,” kata Kamilov.

Untuk itu, pemerintah harus segera membuat regulasi terkait OTT karena penting supaya OTT bisa turut mengambil beban universal service obligation (USO), lalu turut membayar biaya yang setara dengan biaya hak penyelenggara (BHP), turut membantu masyarakat yang dimarginalkan melalui CSR, hingga memperkuat kerjasama dengan operator. “Bayangkan saja jika OTT mampu membantu membuat infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) maka masyarakat di sana juga bisa mengakses OTT dan pendapatannya juga semakin meningkat,” tandasnya. Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023) menyatakan perlunya Pemerintah segera mengatur bisnis OTT di Indonesia.

"Saya sudah beruang ulang kembali bicara over the top karena kita tahu pemerintah ingin internet kita ini cepat, Telkom ditugaskan membangun infrastruktur besar besaran supaya internet kita cepat, tapi yang menikmati Netflix dan Meta tanpa berkontribusi kepada negara dan tidak ada kerja sama," kata Andre Rosiade.

Polemik tentang regulasi terkait layanan Over The Top (OTT) masih terus berlangsung hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga kini belum menerbitkan aturan yang jelas terkait layanan Over The Top (OTT). Sejumlah pihak seperti perusahaan operator telekomuniasi hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mendesak pemerintah dalam hal ini…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *